Lewati ke konten utama
JagaDaerah
KabupatenKode Kemendagri 35.22

Kabupaten Bojonegoro

Provinsi Jawa Timur

Bupati yang menjabat
Setyo Wahono
Luas wilayah (BIG)
2.312,627 km²
Unduh dataBandingkan
Lokasi Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur

Sekarang

Cuaca dan gempa untuk hari ini.

Kondisi terkini

Langsung dari BMKG · kabupaten/kota

Keuangan

Uang kas daerah. Bukan gaji warga.

Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga

Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kabupaten Bojonegoro?

Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kabupaten Bojonegoro.

Rp

Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik

Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru

Rp75.00015.0% dari APBD

Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda

Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan

Rp180.00036.0% dari APBD

Operasional Layanan & Pemeliharaan

Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik

Rp120.00024.0% dari APBD

Bantuan Sosial & Hibah Warga

Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan

Rp25.0005.0% dari APBD

Cadangan Darurat Bencana & Krisis

Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD

Rp20.0004.0% dari APBD

*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.

Pendapatan daerah

Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kota

Uang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.

Realisasi pendapatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menurut jenis, dalam rupiah. Sumber DJPK.
Jenis pendapatanRealisasi
Pajak daerahRp183,58 miliarRp183.582.947.627,40
Retribusi daerahRp421,23 miliarRp421.233.040.981,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerahRp157,32 miliarRp157.324.704.423,48
Lain-lain PAD yang sahRp260,26 miliarRp260.263.658.352,17
Transfer pemerintah pusatRp4,48 triliunRp4.482.661.529.016,00
Transfer antar daerahRp219,17 miliarRp219.174.683.000,00
Jumlah pendapatan daerahRp5,72 triliunRp5.724.240.563.400,05
Pendapatan asli daerah (PAD)Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilah
TransferUang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilah

Layanan

Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.

Penduduk, rumah sakit, dan sekolah

tingkat kabupaten/kota

Jumlah penduduk

Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.

1.366.227jiwa

Laki-laki 686.426 · Perempuan 679.801 · 31 Desember 2024

Rumah sakit

Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.

Jumlah rumah sakit Kabupaten Bojonegoro pada daftar SIRS Kemenkes.
Semua rumah sakit12
Umum11
Ibu dan anak1
Khusus0

Satuan pendidikan

Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.

Jumlah satuan pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada portal referensi Kemendikdasmen.
SD dan sederajat1.006
SMP dan sederajat263
SMA122
SMK61

Kemiskinan dan penghidupan

kabupaten/kota · 2025

Penduduk miskin

11,49%

144,90 ribu jiwa

Garis kemiskinan Rp490.299 per orang per bulan

Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.

Hasil ekonomi per orang

78.894ribu rupiah

Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.

Indeks Pembangunan Manusia

73,74

Pengeluaran riil per orang 11.796 ribu rupiah per tahun

Komponen indeks ini, bukan gaji.

Sanitasi layak

kabupaten/kota · 2025

Rumah tangga dengan jamban layak

95,51%

Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.

Persebaran di provinsi

Jawa Timur · kabupaten/kota

Posisi Kabupaten Bojonegoro di antara daerah lain di Jawa Timur.

Memuat peta persebaran…

Alam

Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.

Tutupan lahan

2023 · tingkat provinsi

Luas lahan Provinsi Jawa Timur. Bukan angka satu kabupaten.

Luas penutupan lahan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, dalam hektare. Bukan data kabupaten/kota.
KelasLuas
Hutan primer42.100 ha
Hutan sekunder413.200 ha
Hutan tanaman789.200 ha
Bukan hutan3.629.300 ha

Riwayat bencana di daerah ini

BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kota

Kejadian yang pernah dicatat di Kabupaten Bojonegoro. Bukan ramalan.

Luas wilayah (BIG)
2.312,627 km²
Kejadian bencana 2024
15semua jenis bencana
Gempa bumi tercatat 2024
1kejadian

Kejadian per jenis bencana, 2024

Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, per jenis bencana, dari BNPB.
Jenis bencanaKejadian
Banjir6
Cuaca ekstrem5
Kebakaran hutan dan lahan2
Gempabumi1
Kekeringan1
Erupsi gunung api0
Gelombang pasang dan abrasi0
Tanah longsor0
Tsunami0

Dampak tercatat, 2024

Jumlah dampak bencana yang tercatat di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, per jenis dampak, dari BNPB.
Jenis dampakJumlah
Meninggal dunia · jiwa1
Hilang · jiwa0
Luka atau sakit · jiwa0
Terdampak · jiwa28.173
Mengungsi · jiwa10
Rumah rusak · unit189

“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.

Kejadian per tahun, 2010–2024

Lihat angka per tahun
Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kabupaten Bojonegoro per tahun, 2010 sampai2024, semua jenis bencana, dari BNPB.
TahunKejadian
201046
201140
201264
201314
201415
201563
201619
20176
201816
201922
202018
202119
20229
20238
202415
Cara membaca angka ini
  • Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
  • Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
  • Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
  • Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
  • Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.

Luas wilayah: Badan Informasi Geospasial (BIG) (membuka tab baru) — Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota — Luas Wilayah Menurut Peraturan, satuankm², menurut peraturan (bukan pengukuran ulang), edisi TASWIL5000020221227KABKOTA. Field LUASWH diberi alias hektar oleh penerbit, tetapi nilai yang dipublikasikan berada dalam kilometer persegi: jumlah per provinsi menghasilkan luas provinsi resmi dalam km². BIG tidak mencantumkan lisensi penggunaan ulang untuk layanan ini.

Kejadian dan dampak: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (membuka tab baru) — Kompilasi Data Kejadian dan Dampak Bencana (per kabupaten/kota). Lisensi ODC-BY. Diproses 2026-10-17.

Cakupan: luas 514/514; kejadian per jenis 2024450/514; dampak 2024450/514; seri tahunan 510/514 kabupaten/kota.

Iklim: curah hujan rata-rata

BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kota

Bulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.

Total setahun
2.078,8 mm
Bulan terbasah
Januari347,5 mm
Bulan terkering
Agustus18,2 mm
Lihat angka per bulan
Normal curah hujan bulanan Kabupaten Bojonegoro, periode 1981–2010, dalam milimeter, dari satu titik sampel di dalam wilayah.
BulanNormal hujan (mm/bulan)
Januari347,5
Februari320,3
Maret299,6
April220,8
Mei98,6
Juni70,9
Juli35,9
Agustus18,2
September37,7
Oktober99,1
November227,1
Desember303,1
Total satu tahun2.078,8

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) — Normal Curah Hujan bulanan, periode 1981–2010 (Peta Normal Curah Hujan). Atribusi: Sumber: BMKG. Diambil.Produk sumber (membuka tab baru) ·Ketentuan BMKG (membuka tab baru)

Metode: dibaca dari satu titik sampel di dalam wilayah (-7.2561, 111.8091); daerah yang mencakup pesisir dan pegunungan bisa berbeda dari angka ini. Sidik jari snapshot SHA-256 3cd2e6d9ab6bf1eedf9b2ca7448903bdaf6646332152b311edb49f3c447d881a. Status penggunaan ulang: BMKG Ketentuan Penggunaan: atribusi “Sumber: BMKG” wajib; pengemasan ulang atau integrasi ke aplikasi pihak ketiga memerlukan izin tertulis resmi BMKG; akses otomatis wajib melalui API resmi. Izin tertulis belum diperoleh.

Pemerintahan

Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.

Pejabat yang menjabat

Sejak 20 Februari 2025 · berakhir 20 Februari 2030

  • Foto Setyo Wahono

    Bupati

    Setyo Wahono

    Partai GerindraCocok dengan daftar calon KPU
    Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
    Pendidikan terakhir S1 · Wiraswasta
    Partai pengusung saat Pilkada
    Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Buruh, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Ummat
    Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

    Foto: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Public domain via Wikimedia Commons

  • Foto Nurul Azizah

    Wakil bupati

    Nurul Azizah

    NonpartaiCocok dengan daftar calon KPU
    Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
    Pendidikan terakhir S2 · ASN
    Partai pengusung saat Pilkada
    Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Buruh, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Ummat
    Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

    Foto: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Public domain via Wikimedia Commons

Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 2 Oktober 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.

Opini laporan keuangan

LKPD 2024 · tingkat kabupaten/kota

Opini BPK

Wajar tanpa pengecualian (WTP)

BPK menilai laporan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Opini yang sama sejak 2016.

Opini BPKKesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilah
WTPWajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilah

Harta kekayaan pejabat

Sumber: KPK e-LHKPN

Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kabupaten Bojonegoro. Angkanya tetap di situs KPK.

Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

Pasangan calon Pilkada 2024

KPU Info Pemilu

Semua pasangan calon resmi yang ikut Pilkada 2024 di Kabupaten Bojonegoro, lengkap dengan partai pengusung, visi, dan riwayat yang mereka nyatakan ke KPU.

Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.

Pemilihan Bupati Kabupaten Bojonegoro · 2 pasangan calon

  • Nomor urut 1

    Calon bupati

    Dr. Ir. H. TEGUH HARYONO, MBA.

    Pendidikan terakhir S3 · Karyawan Swasta

    Calon wakil bupati

    Hj. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.

    Pendidikan terakhir S2 · Sudah dalam proses mengajukan Pengunduran Diri dan sedang dalam Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPR RI

    Partai pengusung

    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    • PARTAI PERINDO
    Visi pasangan calon

    “Mewujudkan Bojonegoro sebagai Sentra Agroindustri dan Energi, menuju Masyarakat Kreatif, Produktif dan Energik”

  • Nomor urut 2

    Calon bupati

    SETYO WAHONO

    Pendidikan terakhir S1 · Wiraswasta

    Calon wakil bupati

    NURUL AZIZAH

    Pendidikan terakhir S2 · ASN

    Partai pengusung

    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • Partai Demokrat
    • Partai Bulan Bintang
    • Partai NasDem
    • Partai Hati Nurani Rakyat
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    • Partai Buruh
    • Partai Golongan Karya
    • Partai Persatuan Pembangunan
    • Partai Solidaritas Indonesia
    • Partai Gelombang Rakyat Indonesia
    • Partai Ummat
    Visi pasangan calon

    “Terwujudnya Bojonegoro Makmur dan Membanggakan”

Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 · 3 pasangan calon
  • Nomor urut 1

    Calon gubernur

    Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.

    Pendidikan terakhir S3 · Anggota Komisi IV

    Calon wakil gubernur

    H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.

    Pendidikan terakhir S2 · Wiraswasta

    Partai pengusung

    • Partai Kebangkitan Bangsa
    Visi pasangan calon

    “Jawa Timur Sejahtera, Berdaya saing, Inklusif, Berwawasan Lingkungan, dan Mendunia”

  • Nomor urut 2

    Calon gubernur

    KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

    Pendidikan terakhir S3 · periode 2019 - 2024

    Calon wakil gubernur

    EMIL ELESTIANTO DARDAK

    Pendidikan terakhir S3 · Periode 2019 - 2024

    Partai pengusung

    • Partai Solidaritas Indonesia
    • Partai Bulan Bintang
    • Partai Buruh
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai Kebangkitan Nusantara
    • PARTAI PERINDO
    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • Partai Gelombang Rakyat Indonesia
    • Partai Golongan Karya
    • Partai NasDem
    • Partai Demokrat
    • Partai Garda Republik Indonesia
    • Partai Persatuan Pembangunan
    Visi pasangan calon

    “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”

  • Nomor urut 3

    Calon gubernur

    Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T.

    Pendidikan terakhir S2 · Menteri Sosial RI

    Calon wakil gubernur

    ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, S.IP., M. Kes.

    Pendidikan terakhir S2 · Dosen

    Partai pengusung

    • Partai Hati Nurani Rakyat
    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    Visi pasangan calon

    “Jawa Timur Resik Demi Tercapainya Masyarakat Adil, Makmur, Berkepribadian dan Berkeadaban”

Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.

Sumber

Tautan ke publikasi aslinya.

Glosarium

Istilah di halaman ini

Arti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.

APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
Realisasi
Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
Median nasional
Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
Transfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
Dana bagi hasil SDA
Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
Belanja modal
Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
Belanja pegawai
Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
WTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Sanitasi layak
Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
Bencana tingkat provinsi
Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
Jumlah penduduk Dukcapil
Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.

Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.