Berkas DJPK tidak memuat realisasi pendapatan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk tahun 2024.

• 

  Wali kota

  Arifin

  Diangkat, bukan lewat Pilkada
  Harta kekayaan (LHKPN):Salin nama ArifinCek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

  Foto: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Public domain via Wikimedia Commons

• 

  Wakil wali kota

  Eric Phahlevi Zakaria Lumbun

  Diangkat, bukan lewat Pilkada
  Harta kekayaan (LHKPN):Salin nama Eric Phahlevi Zakaria LumbunCek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

  Foto: Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Public domain via Wikimedia Commons

Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 14 Juli 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.

Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.

Realisasi

Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.

Median nasional

Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.

Pendapatan asli daerah (PAD)

Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.

Transfer

Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.

Dana bagi hasil SDA

Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.

Belanja modal

Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.

Belanja pegawai

Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.

Opini BPK

Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Sanitasi layak

Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.

Bencana tingkat provinsi

Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.

Jumlah penduduk Dukcapil

Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.

Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.