Penduduk miskin
12,03%
38,33 ribu jiwa
Garis kemiskinan Rp1.253.343 per orang per bulan
Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.
KotaKode Kemendagri 91.71
Kota Jayapura
Provinsi Papua
- Wali kota yang menjabat
- Abisai Rollo
- Luas wilayah (BIG)
- 835,439 km²
Sekarang
Cuaca dan gempa untuk hari ini.
Kondisi terkini
Langsung dari BMKG · kabupaten/kota
Keuangan
Uang kas daerah. Bukan gaji warga.
Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga
Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kota Jayapura?
Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kota Jayapura.
Rp
Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik
Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru
Rp75.00015.0% dari APBD
Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda
Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan
Rp180.00036.0% dari APBD
Operasional Layanan & Pemeliharaan
Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik
Rp120.00024.0% dari APBD
Bantuan Sosial & Hibah Warga
Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan
Rp25.0005.0% dari APBD
Cadangan Darurat Bencana & Krisis
Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD
Rp20.0004.0% dari APBD
*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.
Pendapatan daerah
Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kotaUang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.
| Jenis pendapatan | Realisasi |
|---|---|
| Pajak daerah | Rp226,17 miliarRp226.166.876.762,00 |
| Retribusi daerah | Rp31,01 miliarRp31.009.886.467,00 |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah | Rp8,04 miliarRp8.044.961.330,00 |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp27,85 miliarRp27.851.806.188,52 |
| Transfer pemerintah pusat | Rp1,28 triliunRp1.284.699.658.986,00 |
| Transfer antar daerah | Rp86,72 miliarRp86.722.643.191,00 |
| Jumlah pendapatan daerah | Rp1,66 triliunRp1.664.495.832.924,52 |
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilahTransfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilahLayanan
Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.
Penduduk, rumah sakit, dan sekolah
tingkat kabupaten/kotaJumlah penduduk
Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.
404.799jiwa
Laki-laki 214.026 · Perempuan 190.773 · 31 Desember 2024
Rumah sakit
Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.
| Semua rumah sakit | 10 |
|---|---|
| Umum | 9 |
| Ibu dan anak | 0 |
| Khusus | 1 |
Satuan pendidikan
Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.
| SD dan sederajat | 111 |
|---|---|
| SMP dan sederajat | 57 |
| SMA | 40 |
| SMK | 15 |
Kemiskinan dan penghidupan
kabupaten/kota · 2025Hasil ekonomi per orang
99.063ribu rupiah
Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.
Indeks Pembangunan Manusia
82,26
Pengeluaran riil per orang 15.522 ribu rupiah per tahun
Komponen indeks ini, bukan gaji.
Sanitasi layak
kabupaten/kota · 2025Rumah tangga dengan jamban layak
75,29%
Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.
Persebaran di provinsi
Papua · kabupaten/kotaPosisi Kota Jayapura di antara daerah lain di Papua.
Memuat peta persebaran…
Alam
Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.
Tutupan lahan
2023 · tingkat provinsiLuas lahan Provinsi Papua. Bukan angka satu kabupaten.
| Kelas | Luas |
|---|---|
| Hutan primer | 4.587.800 ha |
| Hutan sekunder | 3.102.900 ha |
| Hutan tanaman | 0 ha |
| Bukan hutan | 464.600 ha |
Riwayat bencana di daerah ini
BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kotaKejadian yang pernah dicatat di Kota Jayapura. Bukan ramalan.
- Luas wilayah (BIG)
- 835,439 km²
- Kejadian bencana 2024
- 2semua jenis bencana
- Gempa bumi tercatat 2024
- 0kejadian
Kejadian per jenis bencana, 2024
| Jenis bencana | Kejadian |
|---|---|
| Banjir | 2 |
| Cuaca ekstrem | 0 |
| Erupsi gunung api | 0 |
| Gelombang pasang dan abrasi | 0 |
| Gempabumi | 0 |
| Kebakaran hutan dan lahan | 0 |
| Kekeringan | 0 |
| Tanah longsor | 0 |
| Tsunami | 0 |
Dampak tercatat, 2024
| Jenis dampak | Jumlah |
|---|---|
| Meninggal dunia · jiwa | 0 |
| Hilang · jiwa | 0 |
| Luka atau sakit · jiwa | 0 |
| Terdampak · jiwa | 465 |
| Mengungsi · jiwa | 0 |
| Rumah rusak · unit | 1 |
“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.
Kejadian per tahun, 2010–2024
Lihat angka per tahun
| Tahun | Kejadian |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 2 |
Cara membaca angka ini
- Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
- Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
- Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
- Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
- Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.
Iklim: curah hujan rata-rata
BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kotaBulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.
- Total setahun
- 2.032,8 mm
- Bulan terbasah
- Maret231,1 mm
- Bulan terkering
- Juli107,3 mm
Lihat angka per bulan
| Bulan | Normal hujan (mm/bulan) |
|---|---|
| Januari | 209,1 |
| Februari | 226,3 |
| Maret | 231,1 |
| April | 213,6 |
| Mei | 142,3 |
| Juni | 131,6 |
| Juli | 107,3 |
| Agustus | 129,5 |
| September | 111,3 |
| Oktober | 158,6 |
| November | 161,0 |
| Desember | 211,1 |
| Total satu tahun | 2.032,8 |
Pemerintahan
Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.
Pejabat yang menjabat
Sejak 20 Februari 2025 · berakhir 20 Februari 2030
Wali kota
Abisai Rollo
Partai GolkarCocok dengan daftar calon KPU- Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
- Pendidikan terakhir S2 · SWASTA
- Partai pengusung saat Pilkada
- Partai Persatuan Pembangunan, PARTAI PERINDO, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya
Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Foto: Pemerintah Kota Jayapura, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons
Wakil wali kota
Rustan Saru
PANCocok dengan daftar calon KPU- Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
- Pendidikan terakhir S3 · SWASTA
- Partai pengusung saat Pilkada
- Partai Persatuan Pembangunan, PARTAI PERINDO, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya
Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Foto: Pemerintah Kota Jayapura, Public domain via Wikimedia Commons
Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 14 Juli 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.
Opini laporan keuangan
LKPD 2024 · tingkat kabupaten/kotaOpini BPK
Wajar tanpa pengecualian (WTP)
BPK menilai laporan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Opini yang sama sejak 2016.
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilahWTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilahHarta kekayaan pejabat
Sumber: KPK e-LHKPN
Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kota Jayapura. Angkanya tetap di situs KPK.
Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Pasangan calon Pilkada 2024
KPU Info Pemilu
Semua pasangan calon resmi yang ikut Pilkada 2024 di Kota Jayapura, lengkap dengan partai pengusung, visi, dan riwayat yang mereka nyatakan ke KPU.
Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.
Pemilihan Wali Kota Kota Jayapura · 4 pasangan calon
- Nomor urut 1
Calon wali kota
Dr. Frans Pekey.,M.Si
Pendidikan terakhir S3 · Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Jayapura, SK Pemberhentian sedang dalam proses
Calon wakil wali kota
H. Mansur M.,SH.,MM
Pendidikan terakhir S3 · Sudah melewati batas usia pensiun ASN, Sementara SK pensiun dalam proses penerbitan
Partai pengusung
- Partai Bulan Bintang
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Buruh
- Partai Ummat
- Partai Garda Republik Indonesia
Visi pasangan calon
“Membangun Jayapura Kota Beriman Yang Harmoni, Sehat, Cerdas, Produktif Dan Afirmatif”
- Nomor urut 2
Calon wali kota
JHONY BANUA ROUW, S.E.
Pendidikan terakhir S1 · Ketua DPR Provinsi Papua
Calon wakil wali kota
H. M. DARWIS MASSI, S.E.
Pendidikan terakhir S1 · Wakil Ketua Fraksi Keadilan Nurani
Partai pengusung
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai NasDem
Visi pasangan calon
“TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA YANG CERDAS PENJELASAN MISI: 1. Kota "CERMAT" menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang terbatas secara bijaksana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warga kota 2. Kota "EFISIEN" adalah kota yang pemerintahannya menggunakan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Memiliki sistem transportasi…”
- Nomor urut 3
Calon wakil wali kota
Ir. DIPO WIBOWO
Pendidikan terakhir S1 · WIRASWASTA
Partai pengusung
- Partai Demokrat
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Visi pasangan calon
“Membangun Kota Jayapura BANGKIT yang Berbudaya, Aman, Nyaman , Gesit, Kreatif, Indah, dan Tangguh menuju masyarakat SEJAHTERA”
- Nomor urut 4
Calon wali kota
ABISAI ROLLO, S.H., M.H.
Pendidikan terakhir S2 · SWASTA
Calon wakil wali kota
Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, M.M.
Pendidikan terakhir S3 · SWASTA
Partai pengusung
- Partai Persatuan Pembangunan
- PARTAI PERINDO
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Amanat Nasional
- Partai Golongan Karya
Visi pasangan calon
“Terwujudnya Kota Jayapura sebagai Kota Jasa yang BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA menuju Jayapura Emas”
Pemilihan Gubernur Papua 2024 · 2 pasangan calon
- Nomor urut 1
Calon gubernur
Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M.
ANGGOTA DPR RI TERPILIH DAN BELUM DILANTIK
Partai pengusung
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Visi pasangan calon
“Dari elaborasi diskripsi berbagai isu dan kondisi pembangunan Papua saat ini, maka formula visi yang ditawarkan pembangunan Papua ke depan, yaitu “Terwujudnya Papua Maju, Damai, Adil, Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya serta Berdaya Saing Global”. Papua yang maju dimaksudkan masyarakat Papua bergerak bersama dalam pembangunan, menikmati hasil-hasil pembangunan yang merata dan berkualitas, baik…”
- Nomor urut 2
Calon gubernur
MATIUS FAKHIRI, S.I.K.
Pendidikan terakhir S1 · Kepolisian Republik Indonesia
Calon wakil gubernur
ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.
Pendidikan terakhir S2 · Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua
Partai pengusung
- Partai Golongan Karya
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Amanat Nasional
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai NasDem
- Partai Buruh
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Persatuan Pembangunan
- PARTAI PERINDO
- Partai Garda Republik Indonesia
Visi pasangan calon
“kami mengusung visi: “Transformasi Papua baru yang Maju dan Harmonis” Visi tersebut mengandung maksud bagi terwujudnya kondisi baru masyarakat Papua yang mengharapkan adanya suatu proses transformasi guna menciptakan kemajuan daerah yang merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat. untuk mencapai keseimbangan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang harmoni dalam suasana kehidupan rukun…”
Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.
Sumber
Tautan ke publikasi aslinya.
Glosarium
Istilah di halaman iniArti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.
- APBD
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
- Realisasi
- Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
- Median nasional
- Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
- Pendapatan asli daerah (PAD)
- Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
- Transfer
- Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
- Dana bagi hasil SDA
- Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
- Belanja modal
- Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
- Belanja pegawai
- Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
- Opini BPK
- Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
- WTP
- Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
- Sanitasi layak
- Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
- Bencana tingkat provinsi
- Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
- Jumlah penduduk Dukcapil
- Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.
Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.
JAGADAERAH · REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR TRANSPARANSI PUBLIK DAERAH
Ringkasan Resmi: Tata Kelola Keuangan APBD, Fasilitas Publik, Akuntabilitas BPK, dan Risiko Bencana
Dokumen Publik Resmi
Arsip daring: jagadaerah.id/daerah/kota-jayapura
1. Identitas Wilayah & Pimpinan Pemerintahan Daerah
Nama Daerah:Kota Jayapura
Provinsi:Papua
Klasifikasi Wilayah:kota
Kode Kemendagri:91.71
Wali Kota yang Menjabat:Abisai Rollo
Luas Wilayah (BIG):835,439 km²
Jumlah Penduduk (BPS/Dukcapil):404.799 jiwa
Persentase Penduduk Miskin:12.03%
2. Akuntabilitas & Tata Kelola Keuangan Daerah (Audit BPK RI)
Opini BPK RI atas LKPD Terakhir:WTP (2024)
Sumber: Portal Data Resmi BPK RIWajar Tanpa Pengecualian — Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Kategori Tertinggi BPK).
3. Fasilitas Layanan Publik (Kesehatan & Pendidikan)
Fasilitas Kesehatan10 Rumah Sakit
- • RS Umum:9
- • RS Ibu & Anak:0
- • RS Khusus:1
Sumber: Kementerian Kesehatan RI
Fasilitas Pendidikan223 Sekolah
- • Sekolah Dasar (SD):111
- • Sekolah Menengah Pertama (SMP):57
- • SMA & SMK:55
Sumber: Kemendikdasmen (Dapodik)
4. Catatan Kebencanaan (BNPB) & Akses Sanitasi (BPS)
Kejadian Bencana Tercatat (Tahun 2024):
2 Kejadian
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Akses Rumah Tangga ke Sanitasi Layak:
75.29%
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS SDG 6.2.1)