Lewati ke konten utama
JagaDaerah
KotaKode Kemendagri 33.74

Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

Wali kota yang menjabat
Agustina Wilujeng Pramestuti
Luas wilayah (BIG)
374,747 km²
Unduh dataBandingkan
Lokasi Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah

Sekarang

Cuaca dan gempa untuk hari ini.

Kondisi terkini

Langsung dari BMKG · kabupaten/kota

Keuangan

Uang kas daerah. Bukan gaji warga.

Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga

Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kota Semarang?

Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kota Semarang.

Rp

Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik

Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru

Rp75.00015.0% dari APBD

Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda

Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan

Rp180.00036.0% dari APBD

Operasional Layanan & Pemeliharaan

Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik

Rp120.00024.0% dari APBD

Bantuan Sosial & Hibah Warga

Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan

Rp25.0005.0% dari APBD

Cadangan Darurat Bencana & Krisis

Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD

Rp20.0004.0% dari APBD

*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.

Pendapatan daerah

Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kota

Uang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.

Realisasi pendapatan Kota Semarang tahun 2024 menurut jenis, dalam rupiah. Sumber DJPK.
Jenis pendapatanRealisasi
Pajak daerahRp2,20 triliunRp2.196.946.311.555,00
Retribusi daerahRp539,63 miliarRp539.634.310.123,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerahRp83,62 miliarRp83.624.549.830,00
Lain-lain PAD yang sahRp65,57 miliarRp65.569.134.844,00
Transfer pemerintah pusatRp2,00 triliunRp2.001.244.218.589,00
Transfer antar daerahRp580,83 miliarRp580.830.916.540,00
Jumlah pendapatan daerahRp5,47 triliunRp5.467.849.441.481,00
Pendapatan asli daerah (PAD)Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilah
TransferUang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilah

Layanan

Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.

Penduduk, rumah sakit, dan sekolah

tingkat kabupaten/kota

Jumlah penduduk

Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.

1.702.379jiwa

Laki-laki 842.737 · Perempuan 859.642 · 31 Desember 2024

Rumah sakit

Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.

Jumlah rumah sakit Kota Semarang pada daftar SIRS Kemenkes.
Semua rumah sakit40
Umum29
Ibu dan anak5
Khusus6

Satuan pendidikan

Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.

Jumlah satuan pendidikan Kota Semarang pada portal referensi Kemendikdasmen.
SD dan sederajat616
SMP dan sederajat245
SMA110
SMK87

Kemiskinan dan penghidupan

kabupaten/kota · 2025

Penduduk miskin

3,80%

74,36 ribu jiwa

Garis kemiskinan Rp709.785 per orang per bulan

Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.

Hasil ekonomi per orang

167.236ribu rupiah

Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.

Indeks Pembangunan Manusia

85,80

Pengeluaran riil per orang 17.402 ribu rupiah per tahun

Komponen indeks ini, bukan gaji.

Sanitasi layak

kabupaten/kota · 2025

Rumah tangga dengan jamban layak

98,22%

Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.

Persebaran di provinsi

Jawa Tengah · kabupaten/kota

Posisi Kota Semarang di antara daerah lain di Jawa Tengah.

Memuat peta persebaran…

Alam

Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.

Tutupan lahan

2023 · tingkat provinsi

Luas lahan Provinsi Jawa Tengah. Bukan angka satu kabupaten.

Luas penutupan lahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, dalam hektare. Bukan data kabupaten/kota.
KelasLuas
Hutan primer7.600 ha
Hutan sekunder109.200 ha
Hutan tanaman539.900 ha
Bukan hutan2.807.100 ha

Riwayat bencana di daerah ini

BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kota

Kejadian yang pernah dicatat di Kota Semarang. Bukan ramalan.

Luas wilayah (BIG)
374,747 km²
Kejadian bencana 2024
3semua jenis bencana
Gempa bumi tercatat 2024
0kejadian

Kejadian per jenis bencana, 2024

Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kota Semarang tahun 2024, per jenis bencana, dari BNPB.
Jenis bencanaKejadian
Banjir3
Cuaca ekstrem0
Erupsi gunung api0
Gelombang pasang dan abrasi0
Gempabumi0
Kebakaran hutan dan lahan0
Kekeringan0
Tanah longsor0
Tsunami0

Dampak tercatat, 2024

Jumlah dampak bencana yang tercatat di Kota Semarang tahun 2024, per jenis dampak, dari BNPB.
Jenis dampakJumlah
Meninggal dunia · jiwa0
Hilang · jiwa0
Luka atau sakit · jiwa0
Terdampak · jiwa190.333
Mengungsi · jiwa275
Rumah rusak · unit0

“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.

Kejadian per tahun, 2010–2024

Lihat angka per tahun
Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kota Semarang per tahun, 2010 sampai2024, semua jenis bencana, dari BNPB.
TahunKejadian
20108
20117
201215
20134
201418
20158
201632
201773
201838
201986
202086
202166
202234
202340
20243
Cara membaca angka ini
  • Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
  • Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
  • Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
  • Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
  • Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.

Luas wilayah: Badan Informasi Geospasial (BIG) (membuka tab baru) — Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota — Luas Wilayah Menurut Peraturan, satuankm², menurut peraturan (bukan pengukuran ulang), edisi TASWIL5000020260612KABKOTA. Field LUASWH diberi alias hektar oleh penerbit, tetapi nilai yang dipublikasikan berada dalam kilometer persegi: jumlah per provinsi menghasilkan luas provinsi resmi dalam km². BIG tidak mencantumkan lisensi penggunaan ulang untuk layanan ini.

Kejadian dan dampak: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (membuka tab baru) — Kompilasi Data Kejadian dan Dampak Bencana (per kabupaten/kota). Lisensi ODC-BY. Diproses 2026-10-17.

Cakupan: luas 514/514; kejadian per jenis 2024450/514; dampak 2024450/514; seri tahunan 510/514 kabupaten/kota.

Iklim: curah hujan rata-rata

BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kota

Bulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.

Total setahun
2.262,9 mm
Bulan terbasah
Januari419,3 mm
Bulan terkering
Juli32,2 mm
Lihat angka per bulan
Normal curah hujan bulanan Kota Semarang, periode 1981–2010, dalam milimeter, dari satu titik sampel di dalam wilayah.
BulanNormal hujan (mm/bulan)
Januari419,3
Februari362,3
Maret284,8
April182,9
Mei116,1
Juni73,2
Juli32,2
Agustus35,7
September61,8
Oktober122,3
November232,6
Desember339,7
Total satu tahun2.262,9

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) — Normal Curah Hujan bulanan, periode 1981–2010 (Peta Normal Curah Hujan). Atribusi: Sumber: BMKG. Diambil.Produk sumber (membuka tab baru) ·Ketentuan BMKG (membuka tab baru)

Metode: dibaca dari satu titik sampel di dalam wilayah (-7.0239, 110.3905); daerah yang mencakup pesisir dan pegunungan bisa berbeda dari angka ini. Sidik jari snapshot SHA-256 3cd2e6d9ab6bf1eedf9b2ca7448903bdaf6646332152b311edb49f3c447d881a. Status penggunaan ulang: BMKG Ketentuan Penggunaan: atribusi “Sumber: BMKG” wajib; pengemasan ulang atau integrasi ke aplikasi pihak ketiga memerlukan izin tertulis resmi BMKG; akses otomatis wajib melalui API resmi. Izin tertulis belum diperoleh.

Pemerintahan

Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.

Pejabat yang menjabat

Sejak 20 Februari 2025 · berakhir 20 Februari 2030

Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 19 April 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.

Opini laporan keuangan

LKPD 2024 · tingkat kabupaten/kota

Opini BPK

Wajar tanpa pengecualian (WTP)

BPK menilai laporan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Opini yang sama sejak 2016.

Opini BPKKesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilah
WTPWajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilah

Harta kekayaan pejabat

Sumber: KPK e-LHKPN

Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kota Semarang. Angkanya tetap di situs KPK.

Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

Pasangan calon Pilkada 2024

KPU Info Pemilu

Semua pasangan calon resmi yang ikut Pilkada 2024 di Kota Semarang, lengkap dengan partai pengusung, visi, dan riwayat yang mereka nyatakan ke KPU.

Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.

Pemilihan Wali Kota Kota Semarang · 2 pasangan calon

  • Nomor urut 1

    Calon wali kota

    Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.

    Pendidikan terakhir S3

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Calon wakil wali kota

    Ir. H. ISWAR AMINUDDIN, M.T.

    Pendidikan terakhir S2 · Keterangan surat pengunduran diri sedang diproses

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Partai pengusung

    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    Visi pasangan calon

    “VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG 2025-2030 Visi Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin sebagai Walikota Semarang merupakan langkah penguatan fondasi transformasi dalam tahap pertama RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045. Visinya adalah: “KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI, DAN INKLUSIF” ● PUSAT EKONOMI YANG MAJU:…”

  • Nomor urut 2

    Calon wali kota

    H. A. S. SUKAWIJAYA alias YOYOK SUKAWI, S.E., M.M.

    Pendidikan terakhir S2 · CEO PSIS SEMARANG

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Calon wakil wali kota

    H. JOKO SANTOSO, S.E., M.M.

    Pendidikan terakhir S2 · ANGGOTA KPU

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Partai pengusung

    • Partai Solidaritas Indonesia
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai NasDem
    • Partai Persatuan Pembangunan
    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • Partai Demokrat
    • Partai Golongan Karya
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    Visi pasangan calon

    “Terwujudnya Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan Maju Bermartabat dengan Semangat Kolaboratif”

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 · 2 pasangan calon
  • Nomor urut 1

    Calon gubernur

    Jenderal TNI (Purn.) H. Andika M Perkasa, S.E., M.A., M.Sc.

    Pendidikan terakhir S2 · Purnawirawan TNI

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Calon wakil gubernur

    Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M.

    Pendidikan terakhir S3 · Kepala LKPP RI

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Partai pengusung

    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    Visi pasangan calon

    “Jembatan Emas Mewujudkan Jawa Tengah Aman, Sejahtera, Berdikari dan Ramah Lingkungan”

  • Nomor urut 2

    Calon gubernur

    Ahmad Luthfi

    Riwayat tidak dicantumkan di KPU

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Calon wakil gubernur

    Taj Yasin

    Pendidikan terakhir SMA

    Cek LHKPN di KPK ↗ (membuka tab baru)

    Partai pengusung

    • Partai Golongan Karya
    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • Partai NasDem
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Solidaritas Indonesia
    • Partai Persatuan Pembangunan
    • Partai Demokrat
    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    Visi pasangan calon

    “JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045.”

Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.

Sumber

Tautan ke publikasi aslinya.

Glosarium

Istilah di halaman ini

Arti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.

APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
Realisasi
Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
Median nasional
Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
Transfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
Dana bagi hasil SDA
Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
Belanja modal
Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
Belanja pegawai
Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
WTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Sanitasi layak
Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
Bencana tingkat provinsi
Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
Jumlah penduduk Dukcapil
Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.

Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.